Segera Revalusi Aset Sebelum 2017!

Lebih cepat lebih baik. Slogan itu bukan saja sekedar jargon politik, tapi berlaku juga di bidang keuangan dan perpajakan, terutama saat pemberlakuan revaluasi aset bagi perusahaan. Revaluasi aset adalah penilaian kembali aset yang dimiliki oleh satu entitas sehingga mencerminkan nilai aset sekarang.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 191/PMK/010/2015, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan perpajakan terkait revaluasi, khususnya revaluasi yang dilakukan pada tahun 2015 dan 2016, yaitu : Revaluasi aset hingga 31 Desember 2015, tarif PPh 3%
Revaluasi aset 1 Januari hingga 30 Juni 2016, tarif PPh 4%
Revaluasi aset 1 Juli hingga 31 Desember 2016, tarif PPh 6%
Dan selanjutnya, tarif PPh akan kembali ke peraturan semula yaitu sebesar 10%.

Lalu, apa alasan diberlakukannya revaluasi aset? Tak lain adalah untuk  mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi. Karena, dengan segeranya para entitas membayar pajak hasil revaluasi aset, maka negara akan mendapat pemasukan yang harus segera dialokasikan dengan bijak demi menggenjot perekonomian berbagai skala. Dengan situasi perekonomian seperti saat ini, kebijakan tersebut diharapkan bisa berjalan dengan baik, jujur dan transparan.

Menurut seorang #konsultan pajak dan #CEO dari Artha Raya Consulting ( www.artharayaconcult.com ) @Zeti Arina,  salah satu keuntungan bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aset sebelum tahun 2017 adalah bahwa dengan dengan neraca yang stabil, maka nilai aset akan bertambah, sehingga akan mempermudah mendapat kepercayaan dan suntikan dana dari bank atau lembaga penjamin. Bagi pemegang saham juga dapat tambahan saham yang bukan objek PPh ((PajakPenghasilan), dan secara fiskal penghasilan neto akan lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Bagi perusahaan yang akan go publik atau merger  bisa menaikkan nilai saham sebelum initial publik offering (IPO)/merger.

Revaluasi aset hanya bisa dilakukan oleh WP /wajib pajak (bukan perorangan) yang berada dalam negeri, seperti PT, BUMN/BUMD, koperasi, firma, yayasan dan berbagai bentuk usaha lain yang dianggap sah dan resmi oleh pemerintah. Itu pun jika telah memenuhi kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum dilakukan revaluasi. Seperti melaporkan SPT Masa PPh dan PPN serta membayar semua tunggakan perusahaan.

Maka, kesempatan revaluasi aset diharapkan akan sama-sama menguntungkan, baik bagi perusahaan maupun bagi negara. Semoga.

0 komentar:

Post a Comment