Dirjen Pajak, Sebatas Mengumpulkan

Sebenarnya, ada yang mengganjal di pikiran saya ketika beberapa kali menulis tentang pajak. Begini, selama ini  pemerintah dan para konsultan pajak, sudah jor-joran mengingatkan dan mengedukasi masyarakat untuk taat pajak. Memberi informasi bahwa pajak adalah kewajiban yang sebenarnya akan berbalik menjadi hak bagi masyarakat. Karena toh sejatinya, pajak dialokasikan untuk  perbaikan infrastruktur dan fasilitas sosial lainnya, seperti jalan raya, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Namun pada kenyataannya, banyak sekali wajib pajak yang menolak membayar pajak. Bahwa pajak sering disalahgunakan, menjadi salah satu alasannya.  Contoh kisah mafia Gayus dan gerombolannya. Bagaimana bisa pegawai pajak yang baru sekitar sepuluh tahun bekerja bisa memiliki kekayaan yang wah dan sangat tidak masuk akal jika didapat hanya dari gaji. Lalu masyarakat langsung mengklaim bahwa Dirjen Pajak (DJP)adalah penanggung jawab terbesar atas terjadinya kebocoran dana yang luar biasa itu. Sebenarnya,  bagaimanakah rute aliran pajak yang dikelola oleh negara? Sejauh mana tugas, wewenang dan kewajiban  Dirjen Pajak? Dan pihak-pihak mana saja yang mengelola pajak di Indonesia?

Begini rutenya
            Berdasarkan informasi dari Zeti Arina, seorang konsultan pajak yang juga sekaligus CEO dari Artha Raya Consulting (www.artharayaconcult.com), pajak yang kita bayarkan memang dihimpun atau dikumpulkan oleh DJP, namun DJP sama sekali tidak punya wewenang untuk mengelola penggunaan pajak itu. Yang bertugas dan berwenang untuk merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi penggunaannya adalah Dewan Jendral Anggaran (DJA) berkoordinasi dengan Kementerian Negara PPN/Bappenas, instansi-instansi teknis Kementerian/Lembaga Pemerintah untuk disalurkan ke seluruh departemen yang membutuhkan, misalnya membayar gaji PNS, membangun jalan, rumah sakit, dana desa dan lain-lain.
Mengenai pegawai pajak yang ketahuan menyalahgunakan wewenang, maka mereka akan menerima hukuman berupa teguran, denda sampai pemecatan. Perlu diketahui sekarang Dirjen Pajak sudah melakukan reformasi pepajakan secara besar-besaran seperti pemberian gaji dan insentif yang tinggi serta melakukan pengawasan yang super ketat, sehingga dengan demikian diharapkan kesempatan kolusi bisa dikurangi.
Intinya, semua kembali pada kita. Taat pajak, dan awasi pengalokasiannya!
www.fitrirestiana.web.id

0 komentar:

Post a Comment